Dua Tahun Jokowi-JK, Publik Harapkan Pembenahan Sektor Hukum

Jakarta – Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai, catatan paling penting dua tahun masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) adalah keberhasilan mengonsolidasi mayoritas kekuatan politik sehingga terwujudnya stabilitas politik di dalam negeri. “Stabilitas politik itu menjadi modal dasar bagi pemerintahan Jokowi-JK bisa merealisasikan sejumlah program strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah hingga realisasi kebijakan pengampunan pajak ( tax amnesty ) yang fenomenal,” ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (21/10). Politisi Golkar ini juga mencatat, duet Jokowi-JK telah mengejawantahkan politik pembangunan nasional yang berorientasi Indonesiasentris, tidak lagi Jawasentris. Dengan pembangunan yang berorientasi Indonesiasentris, kata dia, pemerintah berusaha memperkecil kesenjangan antara Jawa dan sejumlah daerah di luar Jawa. “Itu sebabnya, pemerintah sekarang membangun ragam infrastruktur strategis di sejumlah daerah, mulai dari jalan bebas hambatan, jalur kereta api, pembangunan ketenagalistrikan, pelabuhan, bandara hingga waduk atau bendungan. Saya melihat bahwa politik pembangunan Indonesiasentris merupakan upaya pemerintah memperkokoh fondasi dan ikatan NKRI. Semua wilayah negara menikmati kue pembangunan,” terang Bamsoet. Masih dalam konteks itu, kata dia, pemerintah juga sedang coba mempraktikan politik ekonomi baru, yakni satu kebijakan berlaku nasional. Semangat dan praktik politik ekonomi baru itu, kata dia, terlihat pada upaya pemerintah menyeragamkan harga bahan bakar minyak (BBM). “Harga bensin di Jawa dan luar Jawa harus sama. Tidak boleh lagi ada perbedaan, seperti yang terjadi selama ini,” tandas dia. Namun, lanjut Bamsoet, catatan kritis untuk dua tahun pemerintahan Jokowi-JK adalah keterlambatan kedua pemimpin menyentuh sektor hukum. Sebagaimana diketahui bersama, sektor hukum di dalam negeri ditandai dengan buruknya kualitas penegakan hukum. Praktis tidak ada institusi penegak hukum yang bersih dari masalah. “Presiden baru mulai memberi perhatian sektor hukum tepat pada tahun kedua periode pemerintahannya. Presiden ingin merevitalisasi sektor hukum untuk mewujudkan kepastian dan efisiensi. Pembenahan di sektor hukum akan dimulai dengan program pemberantasan pungutan liar atau Pungli,” ungkap dia. Masyarakat, katanya masih harus menunggu seberapa jauh keberhasilan Jokowi-JK membenahi sektor hukum. Pungli, menurut Bamsoet memang merugikan masyarakat, tetapi, persoalan di sektor hukum bukan hanya Pungli. “Tidak kalah pentingnya adalah upaya memperbaiki atau memulihkan kualitas penegakan hukum, dengan cara memerangi mafia kasus dan mafia peradilan,” pungkas Bamsoet. Yustinus Paat/FER BeritaSatu.com

Sumber: BeritaSatu