UU Anti Monopoli Dinilai Tumpang Tindih

Agen Casino Sbobet Jakarta – Mantan Ketua dan Anggota KPPU Sutrisno Iwantono mengatakan, UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat harus direvisi, karena tidak sesuai dengan dinamika yang ada. Hal itu menurutnya diperlukan dalam rangka penguatan KPPU. “UU Monopoli itu substansinya ekonomi bisnis, tapi prosedurnya hukum. Ini harus ditelaah secara seksama, bukan diributkan soal kewenangan menggeledah, menyadap atau menyita. Substansi ini harus dikaji karena ada tumpang tindih di undang-undang ini,” katanya dalam diskusi Bincang-Bincang Agribisnis “Revisi UU No 5 Tahun 1999: Studi Kasus Kartelisasi Unggas, di Jakarta, Kamis (27/10). Dikatakannya, azas dan tujuan UU Persaingan Usaha bukanlah menghukum atau mematikan dunia usaha, tetapi menciptakan iklim fair playdalam berbisnis. KPPU pun, harusnya memiliki fungsi pelapor, pemeriksa, dan penuntut. Bukannya menggeledak, menyadap, menyita dan ditempat, karena kewenangan itu dinilai melebihi KPK, polisi, jaksa atau hakim. Denda hukuman yang akan ditingkatkan dari Rp 25 milar menjadi 30% dari omset berpotensi mengganggu iklim usaha dan demotivatedinvestor sehingga berakibat kontra produktif bagi ekonomi, sebab bisa membuat pelaku usaha gulung tikar. “Denda seharusnya dihitung berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari perilaku tidak sehat. Dari keuntungan inilah kemudian dikalikan 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau berapa kali, sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan,” tegasnya. Tambah Sutrisno, ancaman hukuman pidana denda hingga Rp 2 triliun atau pidana selama-lamanya 2 tahun, menurutnya membuat trauma pelaku usaha dan demotivated orang untuk melakukan investasi. Lebih lanjut, yang menjadi kunci dari hampir seluruh pasal-pasal dalam undang-undang ini adalah bersifat rule of reason dan sangat sedikit yang perse elegal yaitu dipersyaratkan tentang terjadinya praktek monopoli atau persaingan tidak sehat. KPPU hanya boleh menyatakan pelaku usaha bersalah melanggar pasal-pasal dalam UU ini apabila pelaku usaha terbukti melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam UU ini definisi praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang jasa sehingga menimmbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sedangkan batasan mengenai persaingan tidak sehat adalah adalah persaingan antara pelaku dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. “Tampak bahwa pengertian praktek monopoli dan persaingan tidak sehat kabur tidak ada titik simpulnya sehingga selama ini pengertian tersebut menjadi pasal karet. Baik KPPU maupun pelaku usaha tidak memiliki batasan baku tentang tindakan apa yang disebut pelanggaran, yang kuncinya harus dibuktikan telah terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,” jelas Sutrisno. Sutrisno menambahkan, perlu ada kode etik dan dewan pengawas KPPU yang merupakan lembaga terpisah dan bukan bersifat ad hoc. Ini diperlukan untuk mengawasi agar tidak terjadi abuse of power Lona Olavia/MER Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu