Daerah Bingung belum Ada Kepastian Aturan Pilkada

Rimanews – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) mendesak agar pemerintah segera memberikan kepastian terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. “Tujuannya, agar daerah memiliki acuan pasti dalam melaksanakan proses tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada). Selain itu, tidak menjadi halangan bagi daerah yang akan melaksanakan pilkada tahun ini, termasuk Kota Mataram,” kata Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh di Mataram, Jumat (16/1). Baca Juga Para Tersangka yang Bertarung di Pilkada PDIP Dinilai Paling Solid Menangkan Ahok Beban Moral Partai Nasdem Menangkan Ahok Ia mengatakan, belum adanya kepastian terhadap Perppu tersebut tentu bisa berdampak pada proses dan tahapan kegiatan pilkada, karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga belum bisa memastikan akan merujuk ke aturan yang mana. Namun demikian, lanjutnya, Pemerintah Kota Mataram telah meminta kepada KPUD Kota Mataram untuk dapat melaksanaan hal-hal yang dinilai bisa dilakukan di luar ketentuan Perppu. Misalnya, katanya, melakukan sosialisasi terutama kepada calon pemilih pemula sekaligus sebagai upaya peningkatkan partisipasi pemilih. Selain itu, KPU juga bisa melakukan evaluasi dan rekapitulasi terhadap calon pemilih, sehingga data daftar pemilih tetap (DPT) yang berhak menyalurkan suaranya dalam pilkada nanti bisa lebih valid dan maksimal. Menyinggung tentang wacana sistem pemungutan suara secara elektronik (e-voting), Ahyar mengatakan, pihaknya belum dapat memberikan jawaban yang pasti saat ini semua sifatnya masih menunggu. “Aturan dulu yang kita pastikan, baru bisa memastikan apa dan bagaimana pelaksanaan pilkada di Mataram,” ujarnya. Namun demikian, kata wali kota, apapun bentuk yang akan diterapkan dalam pelaksanakan pilkada nanti yang penting sistem itu dapat menjamin warga kota menyalurkan hak suaranya. Ketua KPUD Kota Mataram HM Ainul Asikin sebelumnya menilai, pemungutan suara secara elektronik dapat lebih efisien dalam penggunaan anggaran. Efisiensi anggaran itu antara lain tidak ada pencetakan surat suara, kegiataan pelipatan, serta distribusi logistik untuk pemungutan suara secara manual. Menurutnya, kalau diasumsikan satu alat digunakan untuk satu lingkungan, maka alat yang dibutuhkan hanya 321 unit sesuai dengan jumlah lingkungan di Kota Mataram. “Sedangkan jika menggunakan sistem manual, akan ada sekitar 700 tempat pemungutan suara (TPS), belum lagi kegiatan lainnya,” katanya. Ia mengatakan, dengan menerapkan teknik pemungutan secara elektronik, selain lebih efisien, juga data yang dihasilkan lebih valid, sehingga dapat meminimalkan terjadinya kecurangan. Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : Pilkada , hukum , Nasional

Sumber: RimaNews