Kebijakan 30% Kuota Perempuan di Parlemen Belum Optimal

Tgl Hk Jakarta – Evaluasi terhadap kebijakan afirmasi minimal 30 persen kuota perempuan di parlemen belum sesuai semangat demokrasi dan reformasi politik di Indonesia. Pada draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu, tidak ada perubahan tentang kebijakan afirmasi kepada perempuan. “Kebijakan afirmasi tentang keterwakilan perempuan baru sebatas pada proses pencalonan, bukan keterwakilannya itu sendiri,” kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Penyelenggaraan Pemilu, Lukman Edy, di Jakarta, Senin (28/11). Menurutnya, norma yang mengatur jumlah keterwakilan perempuan di parlemen mininal 30 persen suatu keniscayaan. “Bersifat implementatif, operasional, dimana sistem yang dibuat pada akhirnya menghasilkan 30 persen perempuan ada di parlemen,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini. Dia mengungkapkan, saat ini jumlah perempuan di DPR baru 17 persen. Belum lagi kalau dihitung jumlah anggota parlemen perempuan di daerah. “Jauh dari pada spirit afirmasi. Maka keterwakilan kelompok perempuan di parlemen pada saat ini di DPR, DPD maupun DPRD sudah seharusnya mengalami evaluasi dan koreksi,” ucapnya. Menurutnya, pada sistem pemilu lalu secara statistik calon anggota legislatif (caleg) terpilih di parlemen hampir 60 persen diisi nomor urut satu. Sementara sebagian besar perempuan ditempatkan pada nomor urut tiga, lima dan seterusnya. “Oleh karena itu, bisa saja opsinya menjamin 30 persen perempuan di nomor urut satu pada miminal 30 persen dari total daerah pemilihan (pusat, provinsi dan kabupaten/kota). Atau opsi lainnya, yang penting akhirnya 30 persen dari anggota parlemen pusat maupun daerah diisi kaum perempuan,” katanya. Hal lain yang bisa dilakukan dalam rangka kebijakan afirmasi misalnya memberikan insentif aggaran dari APBN/APBD bagi caleg perempuan, terutama pada dapil tertentu yang memiliki nomor urut satu. Carlos KY Paath/WBP Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu