Kelompok Bersih Malaysia Dituduh Terkait IS

Tgl Hk Kuala Lumpur – Kelompok Kaus Merah yang mendukung pemerintahan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Najib Razak, melaporkan dugaan keterkaitan Kelompok Bersih Malaysia atau Kaus Kuning dengan Negara Islam (Islamic State/IS). Kelompok militan IS juga disebut akan mengambil keuntungan dari unjuk rasa Bersih pada 19 November mendatang. Kepala divisi Sungai Besar Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), Jamal Yunos, menyatakan memiliki bukti adanya elemen IS dalam Bersih. Tapi, dia menolak merinci saat ditanyakan IS yang dimaksud adalah IS di Suriah. “Ini adalah dokumen-dokumen rahasia yang saya pikir hanya polisi yang bisa menyelidiki untuk menentukan validitasnya. Saya yakin, sekali kami mendapat informasi ini, maka tanggung jawab kami sebagai koalisi berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menyerahkannya,” kata Jamal hari Selasa (4/10). Kelompok Bersih merencanakan unjuk rasa kelima dengan tujuan mendorong reformasi pemerintahan dan akuntabilitasnya, khususnya setelah skandal dugaan korupsi Najib. Namun, Jamal menuduh Bersih sebagai kelompok anti-Melayu, anti-Islam, dan didominasi etnis Tionghoa yang mendukung oposisi. Tak lama setelah pernyataan Jamal, Ketua Bersih, Maria Chin Abdullah, menyatakan akan menggugat Jamal atas pencemaran nama baik jika tidak ada pernyataan maaf. Maria memberi waktu dua hari sebelum memasukkan gugatannya hari Jumat (7/10). Pengacara Maria, Melissa Sasidaran, mengatakan Jamal telah membuat pernyataan-pernyataan yang benar-benar palsu, berbahaya, dan memfitnah. “Selanjutnya, pernyataan-pernyataan memfitnah itu dimaksudkan untuk merusak reputasi klien kami dan upaya terang-terangan untuk menyesatkan publik dalam persoalan kepentingan nasional,” sebut surat pernyataan yang ditandatangani Melissa. Pengacara Maria juga menuntut Jamal menarik pernyataannya di hadapan publik dan meminta maaf atas tudingannya. Maria juga menuntut Jamal untuk membayar ganti rugi yang sesuai sebagai kompensasi atas perusakan reputasinya. “Jika kami tidak menerima ketaatan Anda dalam waktu 48 hari dari tanggal perjanjian ini, maka kami akan memulai proses hukum di pengadilan tanpa merujuk Anda lebih jauh,” sebut surat yang ditujukan kepada Jamal. Natasia Christy Wahyuni/JAI Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu