Polri dan PBNU Tandatangani MoU Penanganan Bidang Kamtibmas

Surabaya – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), bertempat di Gedung Serbaguna Mahameru Polda Jatim, Kamis (1/9). Kerja sama itu penting dilakukan karena adanya kecendurungan semakin maraknya konflik sosial, baik akibat dari kebebasan berekspresi dan berbicara hingga menimbulkan ujaran kebencian (hate speech) yang dapat menimbulkan gejolak hingga menggoyahkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Konflik sosial di Indonesia tidak bisa ditangani oleh satu elemen bangsa saja atau satu kepala daerah saja. Tetapi memerlukan sinergi dengan banyak elemen atau semua pihak. Untuk itu kita bekerjasama dengan NU,” ujar Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian kepada wartawan usai menandatangani MoU bersama Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Sirajd. Ikut hadir pada acara tersebut, Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim KH Moh Hasan Mutawakkil Alallah serta para Perwira jajaran Polda Jatim termasuk para Kapolres dan Kapolres Kota se-Jatim. Ditegaskan Tito Karnavian, Polri memilih NU untuk nota kesepahaman tersebut karena NU memiliki jaringan yang sangat luar biasa besarnya, mulai dari pedesaan hingga perkotaan. NU memiliki 90 juta lebih anggota. Menurut dia, NU adalah salah satu komponen penting pendiri bangsa sama seperti Polri dan TNI. “Sebagai pendiri bangsa, kita sama-sama mempertahankan keutuhan NKRI. Untuk menangani konflik sosial, kita akan tangani bersama-sama. Mulai dari pencegahannya dan pemulihannya,” ujar Kapolri. Namun demikian, untuk urusan penegakan hukum tetap Polri yang memiliki domain. “Dengan ideologi NU yang moderat mendukung Pancasila, UUD 45, dan Bhinneka Tunggal Ika, maka tepat sekali untuk menjadi mitra bagi Polri dalam mengantisipasi dan mengatasi konflik sosial yang dapat merenggut keutuhan NKRI,” ujar Tito Karnavian. Tito mengatakan, Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2014 memerintahkan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Wali Kota) untuk membentuk tim terpadu penanggulangan konflik sosial. “Tim ini bisa diketuai oleh kepala daerah dan wakilnya baru dari Polri, TNI, tokoh masyarakat, termasuk NU. NU bisa masuk pada tim pencegahan dan pemulihan,” ungkapnya. Karenanya, kerja sama dalam penanganan konflik sosial ini menjadi pertama dan utama. Namun demikian kerjasama itu bisa dikembangkan dibidang penanganan narkoba, karena mulai justru di kampung-kampung narkoba sulit dimasuki Polisi. Kalau kemudian terpaksa harus dimasuki dengan cara keras, bisa jadi akan terjadi perlawanan dan korban seperti kasus di Pontianak. “Di sinilah peran NU yang masuk melalui ceramah, khotbah dan tausyiahnya kepada tokoh-tokoh generasi muda maupun tokoh masyarakat. Melalui ceramah dan seterusnya itu masyarakat akan berubah pikirannya. Setelah berubah pikirannya, kalau masih ada yang membandel, lakukan penegakan hukum dengan didukung oleh masyarkaat,” tandas Kapolri. Sementara itu Ketua Umum Tanfidziyah PBNU, KH Said Aqil Siradj, mengatakan, kiai di kampung dan di desa-desa memiliki andil besar dalam dalam menangkal radikalisme dan memperkokoh NKRI. Karena itu Polri diminta menggandeng mereka dalam menjaga Kamtibmas. Hal ini yang menjadi pembeda antara Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk muslim dengan negara di Timur Tengah meski negaranya Islam. “Di Indonesia damai dan tentram, perbedaan-perbedaan antarumat beragama mampu diatasi dengan baik sehingga tidak sampai terjadi kontak fisik yang parah,” tandas Said Aqil Siradj. KH Moh Hasan Mutawakkil Alallah menambahkan, kerja sama antara Mabes Polri dengan PBNU itu, semakin meningkatkan kerjasama antara Polda Jatim dan jajaran bersama PWNU Jatim serta Pemprov Jatim beserta seluruh jajaran di bawahnya. “Dengan MoU ini, bagi mereka yang berani mencoba-coba merusak dan merongrong keutuhan NKRI dapat kita halau bersama-sama. Sebab, Kepolisian tidak mungkin bisa bekerja dengan baik di sektor penegakkan hukum manakala pada sektor-sektor lainnya tidak ditangani pemerintah daerah dan NU,” katanya. PWNU beserta jajaran PCNU se-Jatim, kata Mutawakkil, siap perintah dalam kerja sama dengan Polda Jatim dan jajaran. Terutama dalam menangkal paham keras dan terorisme yang mengancam keutuhan NKRI. Hal yang sama juga dikemukakan Gubernur Jatim Soekarwo, yang senantiasa siap merealisasikan kerjasama Polri-NU tersebut bersama 38 jajaran pemerintah kabupaten (Pemkab) dan pemerintah kota (Pemkot) se-Jatim. Aries Sudiono/EHD Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu