Wapres Janjikan Percepatan Program E-KTP

Tgl Hk Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan, masalah yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) adalah kasus hukum dari proyek pengadaannya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir program tersebut merugikan keuangan negara lebih dari Rp 2 triliun. “Memang ada indikasi sejak awal e-KTP itu bermasalah, karena ada yang tersangkut (kasus hukum). Jadi sambil berjalan tentu penegak hukum akan meneliti kejadian ini. Kenapa ini terjadi kelambatan mungkin masalah teknis yang ada hubungannya dengan penyidikan KPK. Tentu akan diteruskan supaya diketahui kenapa terjadi ini. Apa ada hubungannya dengan korupsi sehingga terjadi kekurangan, utang lah belum dibayar padahal anggaran pemerintah sudah hampir Rp 5-6 triliun untuk itu keluar,” kata JK, Jumat (2/9). Namun, JK menjanjikan, program e-KTP akan dipercepat pelaksanaannya karena batas akhir perekaman data sampai Nopember 2016. Terbukti, telah ada perintah dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk mempercepat realisasinya di daerah yang berlum tersentuh. “Memang kelambatan ini juga harus diselidiki hubungannya dengan penyidikan oleh KPK juga. Tetapi pemerintah, Mendagri sudah memerintahkan untuk mempercepat dan menambah kartu-kartu dan sebagainya ke daerah-daerah yang belum,” ujarnya. Seperti diketahui, Menteri Dalam negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 471/1768/SJ tentang Percepatan Penerbitam e-KTP dan Akta Kelahiran untuk seluruh Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Kemudian, meminta masyarakat melakukan perekaman data e-KTP sampai 30 September 2016, sebab ada 22 juta orang yang belum melakukan perekaman data. Sementara itu, terkait kasus hukumnya, KPK baru menetapkan mantan Direktur Pengelola Informasi dan Administrasi Kependudukan pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Sugiharto sebagai tersangka, sejak 22 April 2014 silam. Tetapi, belakangan, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan berdasarkan data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kerugian negara dari proyek tersebut lebih dari Rp 2 triliun. Novi Setuningsih/FER Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu